Zakat Profesi: Pendapat yang menolak dan yang mendukung. LEBIH BAIK MENDUKUNG

Zakat Profesi


A. Pengertian

1. Bahasa

Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah zakatu kasb al-amal wa al-mihan al- hurrah (زكاةُ كَسْبِ العَمَلِ والمـهَنِ الحُرَّةِ), atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas.
Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhuz-Zakah-nya dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu.

2. Istilah

Berbeda dengan zakat-zakat sebelumnya, zakat profesi ini adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya.
Dan harta itu bukan dari hasil pertanian, peternakan, atau barang-barang perdagangan, emas atau perak yang disimpan, barang yang ditemukan dan sejenisnya.
Oleh karena itu zakat profesi ini tidak terdapat secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqih klasik, dan juga tentu termasuk zakat yang banyak diperselisihkan oleh para ulama di masa sekarang, baik tentang keberadaannya atau pun tentang aturan-aturan dan berbagai ketentuannya.

B. Pensyariatan

Sesungguhnya baik Al-Quran maupun Sunnah tidak secara tegas menyebutkan tentang masyru’iyah zakat profesi. Oleh karena itu kita tidak menemukan istilah zakat profesi di dalam kitab-kitab fiqih yang disusun oleh para ulama sepanjang zaman, hingga sampai di abad ke-20 ini.
Kalau pun ada kajian tentang zakat profesi di dalam kitab-kitab klasik, tidak dalam bab khusus, kecuali hanya disebutkan secara sekilas.
Namun para ulama yang mendukung adanya zakat profesi menggunakan ayat dan hadits yang bersifat umum.

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. (QS. Al-Baqarah : 267)
Menurut mereka yang mendukung zakat ini, istilah al-kasbu (الكَسْب) termasuk di dalamnya adalah gaji bulanan yang diterima oleh seorang karyawan, buruh atau pegawai.

2. As-Sunnah

Sedangkan dasar masyru'iyah dari sunnah Rasulullah SAW adalah hadits-hadits yang sifatnya umum, yang mewajibkan orang-orang kaya membayarkan zakatnya. Di antaranya hadits berikut :
أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلىَ فُقَرَائِهِمْ
Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka. (HR. Bukhari)
Wajhul-istidlal atas hadits ini adalah bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Muadz bin Jabal agar memungut zakat dari orang kaya, tanpa disebutkan apa jenis harta kekayaannya.
Kalau jenis kekayaan manusia pada tiap zaman dan tempat berubah, maka tidak menjadi masalah. Yang penting, asalkan orang kaya, maka dia wajib membayar zakat.

C. Zakat Profesi Antara Penentang dan Pendukung

Keberadaan zakat profesi sejak awal memang selalu menjadi kontroversi di kalangan ulama. Ini sebuah realita yang tidak bisa ditolak, karena nyata-nyata perbedaan itu ada.

1. Kalangan Yang Tidak Menerima Zakat Profesi

Di antara kalangan yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi, terdiri para tokoh ulama di masa modern dan juga beberapa lembaga fatwa yang terkenal.

a. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam tanya jawab langsung dengan ulama asal Suriah ini di Masjid Baitul Mughni, Penulis berkesempatan untuk bertanya kepada beliau tentang kedudukan zakat profesi ini.
Jawaban beliau tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath’i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.
Dalam pendapatnya ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa Penulis golongkan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi.

b. Syeikh Bin Baz,

beliau berkata: "Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib di zakati." [Maqalaat Al Mutanawwi'ah oleh Syeikh Abdul Aziz bin Baaz 14/134.

c. Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia.
“Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya.
Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishabharta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya.” .[1]

2. Kalangan Yang Mendukung Zakat Profesi

Ada banyak hujjah yang mendasari kenapa para ulama dan juga lembaga fatwa menerima keberadaan zakat profesi. Kalau kita sebutkan satu per satu, susunannya sebagai berikut :

a. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Tidak bisa dipungkiri bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab زكاة كسب العمل و المـهن الحرة (zakat hasil pekerjaan dan profesi) [2].
Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdulwahhab Khalaf. Namun karena kitab Fiqhuz-Zakah itulah maka sosok Al-Qaradawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.
Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.
Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.
Sementara Al-Qaradawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

b. Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zarhah

Dalam kitab Fiqhuzzakah, Al-Qaradawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf [3] dan Abu Zahrah [4].
Dalam kuliah yang mereka sampaikan tentang zakat, disebutkan bahwa mereka mewajibkan zakat profesi sebagai salah satu kewajiban. Namun mereka memberi syarat haul dan nishab, sebagaimana disebutkan dalam kutipan :
أما كسب العمل والمهن فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حَوْلٌ وبلغ نِصَبا
Sedangkan penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai nishab.
Kalau kita telaah fatwa mereka dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwakan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud. Sebab ada syarat haul dan nishab. Kalau ada kedua syarat itu, setidaknya syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat.
Namun Dr. Yusuf Al-Qaradawi menggolongkan mereka sebagai pendukung zakat profesi, padahal yang dimaksud agak berbeda kriterianya.

c. Muhammad Al-Ghazali

Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat.
Maka doker, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu. [5]

d. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat.
Lampiran 2
Keputusan Munas Tarjih XXV
Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga
1. Zakat Profesi
a. Zakat Profesi hukumnya wajib.
b. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
c. Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %

e. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara,konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
Kedua : Hukum
Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat.
1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
Keempat : Kadar Zakat
Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 R.Akhir 1424 H.
07 Juni 2003 M
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
Ketua, Sekretaris,
K.H. MA'RUF AMIN HASANUDIN

f. Dr. Didin Hafidhudin

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. Didin Hafidhuddin, sebagamana naskah disertasi doktor yang diajukannya.
Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan.
Didin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks al-Quran, dan dengan menggunakan metode qiyas dalam hal ini Didin menggunakan qiya s syibhi, yaitu qiyas yang mulh}aqnya dapat diqiyaskan terhadap dua mulhaq-bih, tetapi dititik beratkan pada mulhaq-bih yg banyak mengandung persamaan dengan mulhaq nya., maka profesi- profesi itu dapat diqiyaskan kepada zakat pertanian atau zakat emas dan perak sehingga nisabnya mengikuti zakat pertanian, dikeluarkan pada saat menerimanya seperti zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya ketika memanennya, tidak ada ketentuan haul atas profesi, kadar zakatnya dianalogikan pada zakat uang (nuqud).

D. Dalil Para Penentang dan Para Pendukung

Baik pihak yang tidak setuju dengan keberadaan zakat profesi maupun pihak yang mendukungnya, sama-sama punya dalil dan argumentasi yang sulit untuk dipatahkan begitu saja. Mari kita dalami lebih jauh, dalil apa saja yang mereka kemukakan.

1. Dalil Para Penentang

Para penentang keberadaan zakat profesi adalah para ulama bahkan dari segi jumlah, dimana kalau dibandingkan dengan jumlah ulama yang mendukung, jumlah mereka jauh lebih banyak, karena merupakan representasi dari pendapat umumnya para ulama sepanjang zaman.
Para penentang zakat profesi ketika menolak keberadaannya umumnya selain selain lewat mempertanyakan dalil, juga mengkritik teknis pelaksanaannya yang rancu.

a. Zakat Ibadah Mahdhah

Dalil yang paling sering dikemukakan oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah, dimana segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat pensyariatan dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan, sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak boleh direkayasa.

b. Tidak Ada Nash dari Al-Quran dan As-Sunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq. Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi.
Sedangkan bila para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan. Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat.
Sebab bila tidak, maka semua orang yang bergaji akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan bila hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah, tentu akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merepotkan.

c. Tidak Pernah Ada Sepanjang 14 Abad

Selama nyaris 14 abad ini tidak ada satu pun ulama yang berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqih ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqih dari empat mazhab atau pun yang independen.
Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka.
Bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan.
Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijtihad belaka.

2. Dalil Para Pendukung

Para pendukung punya tiga alasan untuk menegakkan pendirian mereka atas eksistensi zakat profesi. Pertama, mereka berlindung di balik azas keadilan dan realitas. Kedua, mereka mensiasati syarat kepemilikan harta yang harus dimiliki setahun dulu dengan beberapa cara. Ketiga, mereka menggunakan dalil umum tentang wajibnya orang kaya membayar zakat, tanpa harus mempertimbangkan jenis dan bentuk kekayaannya.

a. Pertama : Asas Keadilan dan Realitas

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena umumnya di masa lalu, belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan mendapat gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang rendah upahnya.
Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya.
Namun zaman memang telah berubah. Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil.
Sebagai ilustrasi, profesi seperti lawyer (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film kelas atas, nilai kontraknya bisa untuk membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di klub-klub Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu. Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar.
Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.

b. Kedua : Tidak Harus Dimiliki Selama Satu Haul

Para pendukung zakat profesi sebenarnya agak tersandung dengan ketentuan baku yang mensyaratkan haul. Maksudnya, kebanyakan ulama memang menyepakati bahwa tidaklah suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya kecuali setelah lengkap masa kepemilikan setahun.
Untuk menjawab masalah haul ini, para pendukung punya berbagai macam cara, misalnya dengan mendhaifkan dalil keharusan haul, sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi.
Jalan lainnya dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang memang tidak mensyaratkan kepemilikan setahun.
Dan ada juga yang bermain-main dengan alibi pengandaian. Maksudnya, meski secara kongkrit seorang pegawai belum memiliki gaji untuk jangka waktu setahun, namun alibi yang digunakan bahwa perusahaan tempat bekerja pasti sudah merencanakan atau menyiapkan gajinya untuk setahun.
Maka seolah-olah pegawai itu sudah memiliki uang gaji untuk satu tahun ke depan. Sehingga kepadanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang mana zakatnya mengacu kepada zakat atas emas dan perak yang dimiliki.

c. Ketiga : Intinya Orang Kaya Wajib Berzakat

Para pendukung zakat profesi umumnya berlindung di balik keumuman perintah Allah SWT yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Dan menurut mereka, Allah SWT tidak menetapkan jenis kekayaan tertentu untuk kewajiban zakat itu.
Pendeknya, kalau seseorang dianggap kaya dibandingkan dengan orang lain, dia hidup berkecukupkan, lebih dari orang-orang pada umumnya, maka otomatis dia wajib membayar zakat.
Sedangkan jenis harta tidak dijadikan pertimbangan, karena bisa saja jenis kekayaan tiap orang berbeda-beda untuk tiap negeri dan tiap zaman.
Masih menurut argumentasi mereka, kalau ketentuan zakat dipantek harus sejalan dengan zaman Rasulullah SAW, maka kebanyakan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa sekarang sangat berbeda dengan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa beliau SAW.
Dan hal itu berarti akan ada begitu banyak orang yang kaya di masa sekarang ini yang tidak terkena beban kewajiban berzakat. Alasannya karena jenis hartanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana di masa Rasulullah SAW.
Dan menurut mereka, hal ini tidak benar dan tidak adil serta tidak masuk akal.

E. Al-Mal Al-Mustafad

Keberadaan zakat profesi bertolak dari pandangan bahwa zakat profesi masuk dalam pembahasan yang dikenal dalam fiqh sebagai zakat mal mustafad (المـال المـستفاد).
Istilah ini sebenarnya agak sulit dicarikan padanan katanya secara tepat dalam Bahasa Indonesia, sehingga versi terjemahan Fiqhuz-Zakah menterjemahkan menjadi “harta pendapatan”.

1. Menurut Al-Qaradawi

Al-Qaradawi sendiri sesungguhnya memberikan definisi tentang makna al-mal al-mustafad sebagai :
مَا يَسْتَفِيدُهُ المـسْلِم وَ يَمْلِكُهُ مِلْكاَ جَدِيداً بِأَيِّ وَسِيْلَةٍ مِنَ وَسَائِلِ التَّمَلُّكِ المـشْرُوعِ
Harta yang diperoleh seorang muslim dan baru ia miliki melaui jalan yang syar’i.
Di tempat lain Al-Qaradawi juga menyebutkan definisi lain dari al-mal al-mustafad sebagai :
الَّذِي يَدْخُلُ فيِ مِلْكِيَّةِ الشَّخْصِ قَبْلَ أَنْ لَمْ يَكُنْ
Harta yang masuk ke dalam pemilikan seseorang dari sebelumnya bukan miliknya.

2. Pembagian Jenis Al-Mal Al-Mustafad Menurut Ulama

Para ahli fiqih umumnya menyebutkan bahwa sesungguhnya al-mal al-mustafad itu ada tiga macam :
a. Pertama
Harta yang tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki seseorang.
Bila seseorang memiliki harta yang dijadikan barang dagangan, bila nishabnya telah terpenuhi, maka tepat pada hari jatuh tempo satu haul nanti, dia wajib mengeluarkan zakat atas kepemilikan barang dagangan itu. Lalu di tengah-tengah tahun, ada barang yang terjual dan memberikan keuntungan dari barang dagangan, maka keuntungannya itu merupakanal-mal al-mustafad.
Demikian juga bila seseorang memiliki hewan ternak yang telah memenuhi nishab sehingga bila nanti tepat dimiliki satu haul, dia wajib mengeluarkan zakat atas ternak itu. Lalu ternyata di tengah-tengah tahun, ada dari ternak-ternaknya itu yang lahir, sehingga jumlah ternaknya bertambah, maka harta itu disebut al-mal al-mustafad.
b. Kedua
Harta yang sejenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang, namun tidak tumbuh darinya. Misalnya harta yang diperoleh dari pembelian, hadiah, dan warisan.
c. Ketiga
Harta yang berbeda jenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Sejumlah unta yang baru dibeli, atau diterima sebagai hadiah, atau didapat lewat warisan dari orang tua, dan harta itu sudah mencapai nishab, maka harta itu termasukal-mal al-mustafad.
Al-Qaradawi mengatakan bahwa jenis yang ketiga itu di masa sekarang adalah penghasilan, upah, gaji dan fee. Menurut beliau semua jenis pemasukan itu wajib dikeluarkan zakatnya langsung ketika diterima, tanpa harus menunggu masa kepemilikan selama satu haul.
Namun beliau mensyaratkan harta itu harus memenuhi nishab dan telah melebihi kebutuhan pokok. Selain itu juga beliau memastikan bahwa harta itu harus dikeluarkan dulu untuk membayar hutang bila memang pemiliknya punya hutang.
Menurut beliau, pendapatnya ini merupakan pendapat Ibn ‘Abbas, Ibn Mas’ud, dan Mu’awiyyah dari kalangan sahabat, ‘Umar ibn ‘Abdul’aziz, az-Zuhri, Hasan, Makhul, Ja’far ash-Shadiq, dan Dawud azh-Zhahiri.

F. Berbagai Pendapat Dalam Ketentuan Zakat Profesi

Meski banyak pihak yang mendukung adanya zakat profesi, namun bukan berarti sesama pendukung zakat profesi selalu sama pendapatnya.
Justru ketika membuat aturan dan ketentuan dalam zakat profesi, perbedaan pendapat di antara sesama pendukung malah nampak jelas terlihat. Mulai dari pembahasan awal hingga akhir, perbedaan itu muncul di sepanjang anatomi zakat profesi.
Setidaknya ada empat hal utama yang seringkali diperdebatkan oleh para pendukung zakat profesi, antara lain :

1. Dipotong Dulu Atau Tidak

Di kalangan ulama yang mendukung zakat profesi, berkembang dua pendapat yang berbeda dalam hal sumber zakat, yaitu apakah begitu terima gaji dan honor langsung dipotong untuk zakat, ataukah dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu, baru kemudian dikeluarkan zakatnya?

a. Langsung Dikeluarkan Sebelum Ada Potongan

Pendapat pertama adalah kalangan yang memandang zakat itu langsung dikeluarkan begitu terima gaji, tanpa memandang ada atau tidaknya pemotongan atau pengeluaran demi kebutuhan mendasar.
Dan dalam prakteknya, metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, dimana pajak penghasilan itu dilakukan dengan cara langsung memotong dari gaji bahkan sebelum diserahkan kepada pemiliknya.
Sebagian lembaga zakat ada juga yang melakukan cara ini dengan bekerja sama dengan pihak managemen. Sehingga gaji yang diterima secara otomatis sudah dikurangi dengan zakat. Dan gaji yang diterima itu kemudian sudah tidak perlu dikeluarkan lagi zakatnya karena memang sudah langsung dipotong untuk zakat.

b. Zakat Dari Sisa Uang Gaji

Pendapat kedua adalah kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang. Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari pemasukan bersihnya.
Metode ini mengacu kepada ketetapan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi al-hajah al-ashliyah, atau kebutuhan paling mendasar bagi seseorang.

c. Jalan Tengah Qaradawi

Ulama besar abad ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya, Fiqhuz-Zakah, menuliskan perbedaan pendapat ini dengan mengemukakan dalil dari kedua belah pihak. Ternyata kedua belah pihak sama-sama punya dalil dan argumen yang sulit dipatahkan, sehingga beliau memberikan jalan keluar dari sisi kasus per kasus.
Menurut beliau, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5 % langsung dari pemasukan kotornya.
Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5 % kepada amil zakat.
Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekuarangan. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya tergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya. Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar.

2. Perbedaan Dalam Menentukan Nisab

Para ulama pendukung zakat profesi terpecah pendapatnya ketika menetapkan nishabb atau batas minimal harta.
Sebagian berpendapat bahwa zakat profesi tidak mengenal nishab. Jadi berapa pun harta yang diterima, semua terkena kewajiban untuk berzakat.
Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak semua penghasilan itu wajib dizakatkan. Hanya yang memenuhi nishab saja yang wajib dizakatkan.
Tetapi sesama pendukung nisab pun masih ada lagi perbedaan. Sebagian pendukung mengaitkan nishab zakat profesi dengan nisab zakat pertanian, tetapi tidak sedikit yang menggunakan nishab zakat emas.

a. Nishab Zakat Pertanian

Kalau kita ikuti pendapat yang menggunakan nishab zakat pertanian, maka minimal seharga panen yang 5 wasaq, sebagaimana hadits berikut :
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ
Hasil tanaman kurma dan habbah (gandum) yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban shadaqahnya (zakat). (HR. Muslim dan Ahmad)
Di masa Rasululllah SAW, wasaq itu digunakan untuk mengukur berat suatu makanan. Jadi wasaq itu adalah satuan ukuran berat. Satu wasaq itu sama dengan 60 shaa'. Jadi 5 wasaq itu sama dengan 5 x 60 = 300 shaa'.
Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika mengukur nisab zakat pertanian menyebutkan bahwa 300 shaa' itu sama dengan 653 kg. Maka para petani yang pada saat melakukan panen, hasilnya di bawah dari 653 Kg, tidak wajib mengeluarkan zakat.[6]
Kalau harga beras Rp. 2.500 per kilogram, maka 653 x Rp. 2.500 = Rp. 1.632.500,-. Nisab ini akan sangat bergantung kepada harga beras yang dimakan oleh seseorang.
Nishab ini adalah jumlah pemasukan dalam satu tahun. Artinya bila penghasilan seseorang dikumpulkan dalam satu tahun bersih setelah dipotong dengan kebutuhan pokok dan jumlahnya mencapai Rp. 1.632.500,- maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesinya. Ini bila mengacu pada pendapat pertama.
Dan bila mengacu kepada pendapat kedua, maka penghasilannya itu dihitung secara kotor tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokoknya. Bila jumlahnya dalam setahun mencapai Rp. 1.632.500,-, maka wajiblah mengeluarkan zakat.

b. Nishab Emas

Sebagian pendukung zakat profesi menggunakan nishab emas, yaitu bila pemasukan seseorang setara dengan nilai harga 85 gram emas. Aslinya menurut Jumhur ulama bahwa nishab zakat emas adalah 20 mitsqal, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Nabi SAW :
لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ وَلاَ فِي أَقَل مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ
Emas yang kurang dari 20 mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirhma tidak ada kewajiban zakat atasnya. (HR.Ad-Daruquthny)
Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 mitsqal setara dengan 1 3/7 dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram. [7]
Dengan demikian, dengan mudah bisa dihitung bahwa nishab zakat emas adalah 20 mitsqal dikali 4,25 gram, sama dengan 85 gram.
Kalau kita pinjam pendapat ini, maka aturan zakat profesi menjadi berlaku hanya pada mereka yang gajinya senilai 85 gram emas dalam setahun.
Seandainya harga emas yang berlaku saat itu adalah 500 ribu per gram, maka nishab zakat profesi dalam pendapat ini menjadi 42,5 juta rupiah. Sebenarnya disini pun para pendukung zakat ini berbeda pendapat, yaitu apakah 42,5 juta ini gaji sebulan atau setahun.
Kalau pakai pendapat bahwa 42,5 juta itu nishab untuk gaji sebulan, maka mereka yang gajinya di bawah itu jelas tidak wajib mengeluarkan zakat profesi. Alasannya karena hartanya tidak cukup nishab.
Namun dalam kenyataanya, kebanyakan para pendukung zakat profesi berpendapat bahwa nishab sebesar 42,5 juta adalah gaji selama setahun. Maka orang yang gajinya 42,5 juta dibagi 12 bulan, yaitu 3.5 jutaan sudah wajib membayar zakat profesi.

3. Perbedaan Dalam Nilai Yang Dikeluarkan

Para pendukung zakat profesi berbeda pendapat dalam besaran yang wajib dikeluarkan. Sebagian perpendapat 2,5%, tetapi ada juga yang 5%, 10% bahkan sampai 20%.

a. Dua Setengah Persen (2,5%)

Mereka yang mendukung besar nilai zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% kebanyakan mengacu kepada zakat emas dan perak serta zakat urudhut-tijarah.
Namun pendapat ini tidak sepi dari kritik, karena dianggap agak mencla-mencle. Sebab kebanyakan dari yang menggunakan angka 2,5% ini ketika menetapkan nishab dengan nishab zakat tanaman yang 5% atau 10%. Akan tetapi kenapa giliran mengeluarkan nilai harta yang dizakati, tiba-tiba pindah ke selain zakat pertanian.

b. Lima Persen (5%)

Mereka yang menggunakan angka 5% berpendapat bahwa zakat profesi identik dengan zakat pertanian, yaitu besar harta yang dikeluarkan adalah 5%.
Kenapa bukan 10%?
Jawabnya karena 5% dalam zakat pertanian itu bila dia harus bersusah payah menyirami sawahnya. Dan pekerjaan yang digeluti oleh seorang karyawan mirip dengan petani yang setiap hari ke sawah untuk menyiraminya. Oleh karena itu zakatnya lebih dekat ke angka 5%.

c. Sepuluh Persen (10%)

Mereka yang berpendapat zakatnya 10% punya pendapat yang beda, yaitu karyawan itu lebih sering mendapatkan gaji buta. Kerja atau tidak kerja, yang penting asal mengisi absen, pasti digaji. Dan itu diibaratkan dengan sawah yang tidak harus disirami air, tetap akan memberikan hasil panen.
Para PNS yang tidak punya kerjaan, kecuali hanya minum-minum, ngobrol, main catur, main game atau rapat-rapat yang tidak perlu, lebih dekat perumpaannya dengan petani yang duduk santai tapi tumbuhannya tetap memberikan panen.
Oleh karena itu kelompok ini lebih cenderung menetapkan nilai zakatnya 10%.

d. Dua Puluh Persen (20%)

Kadang pegawai itu mendapatkan hadiah, bonus, gaji bulan ke-13, bahkan tunjangan ini dan itu. Ada beberapa kalangan yang mengiqiyaskan semua hal itu sebagai harta rikaz. Dan besaran zakat harta rikaz mencapai 20%, sebagaimana hadits berikut :
Dasarnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW
وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
Zakat rikaz adalah seperlima (HR.Bukhari)
Maka mereka yang berpendapat zakat profesi adalah 20% umumnya mengqiyaskan bonus dan hadiah sebagai rikaz, yang zakatnya 20%.

4. Perbedaan Dalam Waktu Pelaksanaan

Perbedaan pendapat yang juga berkembang di tengah para pendukung zakat profesi dalam masalah waktu pembayaran.
Sebagian kalangan menyebutkan bahwa membayarnya tiap gajian, sementara yang lain berpendapat bahwa membayarnya tiap tahun sekali.

a. Tiap Gajian

Mereka yang berpendapat bahwa zakat profesi dibayarkan pada setiap gajian melandaskan pendapat mereka kepada zakat pertanian. Hal itu semata-mata karena gaji dan honor itu memang lebih dekat qiyasnya kepada zakat pertanian, yang mana zakatnya langsung dibayarkan pada saat panen. Maka zakat profesi dibayarkan pada saat menerima hasil.

b. Tiap Tahun

Sementara sebagian kalangan yang lain malah berpendapat bahwa zakat profesi dibayarkan setiap tahun, dan terserah mau dibayarkan pada bulan apa.
Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa boleh saja dipilih untuk dibayarkan pada bulan Ramadhan. Hal itu semata-mata karena alasan biar lebih mudah mengingatnya, karena biasanya tiap bulan Ramadhan orang ramai membayar zakat.
Dasar pendapat itu karena mengikuti zakat mal yang waktu pembayarannya tiap tahun, atau mengikuti haul.

PENUTUP

اَلْاِجْتِهَادُ لاَ يُنْقَضُ بِالْاِجْتِهَادِ
Sebuah Ijtihad Tidak Bisa Dibatalkan Dengan Ijtihad Lain
Ijtihad adalah mengerahkan usaha dan kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya (Al Qur’an dan Al Hadits).
Makna kaedah ini ialah apabila ada seorang mujtahid yang berijtihad dalam sebuah masalah ijtihadiyyah lalu dia sudah mengamalkan ijtihadnya tersebut, kemudian setelah itu nampaklah bagi dia kekuatan pendapat lainnya kemudian dia memilih pendapat tersebut, maka ijtihadnya yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihadnya yang pertama.
Akan tetapi masalah ini hanya berlaku bagi sebuah masalah ijtihadiyyah, yaitu sebuah masalah yang tidak ada nash yang shorih dan shohih padanya atau sebuah masalah yang dalil-dalil-nya kelihatannya saling bertentangan, sehingga para ulama’ banyak berselisih pendapat. Adapun kalau sebuah masalah itu nashnya sangat jelas dan gamblang tidak ada kemungkinan pemahaman lainya, maka bukan masuk dalam kaedah ini.
Dari sini maka masalah ijtihadiyyah ini bisa dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
  1. Masalah yang tidak ada dalil yang jelas (zhonniyyah).
  2. Masalah yang telah diputuskan oleh hakim sebelumnya dan dalam koridor ijtihadiyyah.
  3. Masalah taharri (usaha mencari yang paling benar dari berbagai kemungkinan yang juga mungkin benar)
Dengan demikian sangat jelas bahwa menetapkan hukum wajibnya zakat profesi adalah sebuah upaya ijtihad dari berbagai ulama yang berusaha mencari yang paling benar dari berbagai kemungkinan yang juga mungkin benar. Dan jika ditinjau dari asas manfaatnya, maka penetapan adanya zakat profesi lebih menguntungkan mustahiq. Contoh di Baznas Kota Batam biaya rutin utk mustahiq lebih dari 100 juta per bulan. Dengan adanya zakat profesi memperlancar bantuan untuk mereka. Dan jika ditunggu per tahun (haul) dari zakat harta mereka (karena menafikan/meniadakan zakat profesi), maka dengan penghasilan seperti itu  akan sulit terkumpul mencapai nishob zakat mal (harta) karena berbagai kebutuhan belanja yang pada gikirannya merugikan mustahiq.

Selama ini setiap pembahasan zakat selalu bertumpu pada "jenis-jenis zakat" yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, namun dengan ijtihad adanya zakat profesi membuka wawasan kita bahwa tumpuan dasar zakat itu adalah "kekayaan atau penghasilan" yang bisa dikenai zakat, kemudian dg perkembangan sumber-sumber penghasilan berkembang pula jenis-jenis zakat.

Zakat profesi hanya satu bagian jenis zakat yang lahir dari ijtihad sebagaimana beras dizakatkan karena ijtihad qiyash dengan illat "makanan pokok". padahal beras tidak ada disebut dalam al-Qur'an dan al-hadits, namun kemudian beras menjadi bagian zakat ziro'ah (pertanian). Jika kita berprinsip "tidak ada dicontohkan nabi atau tidak ada disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits" maka petani padi tidak wajib berzakat padi. Ijtihad seperti itu akan meniadakan padi sebagai jenis zakat ziro'ah. Oleh sebab itu metodologi ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhowy yang menitikberatkan ijtihad dari "kekayaan atau penghasilan" yang wajib dizakati akan memperluas jenis-jenis zakat yang dapat pula mempermudah muzaki mengidentifikasi kewajiban berzakatnya dan memperluas sumber-sumber zakat yang sangat menguntungkan mustahiq. 
Wallahu a'lam
(Hamzah Johan Albatahany)



[1] Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa'il 18/178

[2] Yusuf al-Qaradawi, Fiqh az-Zakah, (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006), vol. 1, hlm. 488-519
[3] Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam.
[4] Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah guru dari Al-Qaradawi. Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra al-Quran”. Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami. Sebahagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikir al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul Zahrah al-Tafasir.
[5] Majalah Jami’atu Al-Malik Suud, jilid 5 hal. 116
[6] Lihat Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 3 hal. 238
[7] Al-Inayah jilid 1 hal. 24

Sumber: fiqihkehidupan.com
Lebih baru Lebih lama