KMA NOMOR 333 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT ( LAZ )






KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 333  TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN
PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :

a. bahwa  dalam  rangka peningkatan  efisiensi dan  tertib
administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan
peningkatan pelayanan publik perlu pedoman pemberian
izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ);

b. bahwa pedoman yang tercantum dalam Keputusan ini
merupakan acuan dalam pemberian izin bagi
pembentukan LAZ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf
a dan  huruf b,  perlu menetapkan  Keputusan Menteri
Agama tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan
Lembaga Amil Zakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang   nomor 23 tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011  Nomor 115, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14  Tahun 2014
tentang   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang   Pengelolaan   Zakat (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Peraturan   Presiden   Nomor 7   Tahun 2015   tentang
Organisasi   Kementerian Agama (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan   Presiden   Nomor 83  Tahun 2015   tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 ten tang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2015 tentang
Perubahan   Keempat  Atas   Peraturan   Menteri  Agama
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 348);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT.

KESATU : Menetapkan  pedoman  pemberian  izin  pembentukan  LAZ
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum  KESATU
merupakan   acuan   dalam   pelaksanaan   pemberian   izin pembentukan LAZ bagi pejabat pada Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


ditetapkan di Jakarta
tangggal 6 November 2015

AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 333 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT



PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LAZ


BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.
BAZNAS  sebagai  lembaga  pemerintah  nonstruktural yang bersifat mandiri  dalam  pengelolaan  zakat,  bertanggungjawab  kepada  Presiden melalui Menteri Agama.
Kegiatan Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS meliputi perencanaan,   pelaksanaan,   pengkoordinasian   dalam   pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Untuk   membantu   BAZNAS   dalam   pelaksanaan   pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk LAZ setelah mendapat izin pejabat Kementerian Agama.
Dalam rangka pelaksanaan pemberian izin pembentukan LAZ perlu disusun pedoman pemberian izin pembentukan LAZ.


B. Tujuan

Pedoman pemberian izin pembentukan LAZ bertujuan :
1. Memberikan   acuan   bagi   pejabat   Kementerian   Agama   dalam
melaksanakan pelayanan pemberian izin pembentukan LAZ;
2. Menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pemberian izin
pembentukan LAZ;
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian
izin pembentukan LAZ;

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ:
1. Persyaratan Pembentukan LAZ;
2. Mekanisme Pengajuan Izin;
3. Kewenangan Pemberian Izin Pembentukan LAZ;
4. Verifikasi Administrasi dan Lapangan;
5. Penetapan Pemberian Izin Pembentukan LAZ;
6. Masa berlaku izin dan perpanjangan.

D. Pengertian Umum
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama;
2. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan
fungsi  di  bidang zakat  pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama;
3. Kepala  Kantor Wilayah adalah  kepala kantor wilayah kementerian
agama provinsi;
4. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah
lembaga  yang  berwenang  melaksanakan  tugas  pengelolaan  zakat secara nasional;
5. BAZNAS  Provinsi  adalah  lembaga  yang  berwenang  melaksanakan
tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi;
6. BAZNAS Kabupaten/ Kota adalah lembaga yang berwenang
melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat
kabupaten / kota;
7. LAZ yang selanjutnya disebut LAZ  terdiri atas LAZ berskala nasional,
LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota;
8. Pengumpulan adalah penghimpunan zakat, infak, sedekah dan dana
sosial  keagamaan   lainnya,   diadministrasikan   dan  dicatat  dalam pembukuan tersendiri;
9. Pendistribusian adalah pembagian zakat,  infak,  sedekah dan dana
sosial keagamaan lainnya kepada 8 (delapan) asnaf sesuai ketentuan syariat Islam;
10. Pendayagunaan zakat adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif
dalam  rangka  penanganan  fakir  miskin  dan  peningkatan  kualitas
umat.

BAB II
PERSYARATAN PEMBENTUKAN LAZ

Pembentukan  LAZ  wajib  mendapat  izin  Menteri  atau  pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut :
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang
pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum;
b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
c. memiliki pengawas syariat;
d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;
e. bersifat nirlaba;
f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
dan
g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.



BAB III
MEKANISME PENGAJUAN IZIN


A. LAZ Berskala Nasional

Izin  pembentukan  LAZ  berskala  nasional  diberikan  oleh  Menteri setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
Izin  pembentukan  LAZ  berskala  nasional  dapat  diajukan  oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
Permohonan  izin  pembentukan  LAZ  berskala  nasional  diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Rekomendasi BAZNAS;
b. Anggaran dasar organisasi;
c. Surat  keterangan   terdaftar  dari   Kementerian   Dalam   Negeri   bagi
organisasi kemasyarakatan Islam atau Surat Keputusan Pengesahan
sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan
atau perkumpulan berbasis Islam;
d. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua
dan 2 (dua) anggota;
e. Surat  pernyataan  sebagai  pengawas  syari'at  di  atas  meterai  yang
ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;
f. Daftar pegawai   yang   melaksanakan tugas di bidang   teknis
(penghimpunan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan),  administratif, dan keuangan, dengan jumlah minimal 40 (empat puluh) orang pegawai
yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam
skala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;
g. Photocopy  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  BPJS  Kesehatan  atau
asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
h. Surat   pernyataan   bahwa   seluruh   pengurus   dan   pegawai   tidak
merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;
i. Surat pernyataan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala
di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga
yang bersangkutan;
Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) provinsi yang mencakup:
1) nama program;
2) lokasi program;
3) jumlah penerima manfaat;
4) jumlah zakat yang disalurkan;
5) keluaran (output);
6) hasil (outcome);
7) man faat(benefit);dan
8) dampak(impact) program bagi penerima manfaat.

k. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.50.000.000.000,-
(lima puluh milyar rupiah) per tahun.


B. LAZ Berskala Provinsi

Izin  pembentukan  LAZ  berskala  provinsi  diberikan  oleh  Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
Izin   pembentukan   LAZ  berskala  provinsi   dapat  diajukan   oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
Permohonan  izin  pembentukan  LAZ  berskala  provinsi  diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a. Rekomendasi BAZNAS;
b. Anggaran dasar organisasi;
c. Surat  keterangan  terdaftar  dari  organisasi/satuan  kerja  perangkat
daerah   pemerintah   provinsi   yang   mempunyai   tugas   dan   fungsi
menyelenggarakan  urusan  pemerintah  provinsi  di  bidang  kesatuan
bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat
keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum
dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
d. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua
dan 1 (satu) anggota;
e. Surat  pernyataan  sebagai  pengawas  syari'at  di  atas  meterai  yang
ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;
f. Daftar   pegawai   yang   melaksanakan tugas di bidang   teknis
(penghimpunan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan),  administratif, dan keuangan, dengan jumlah minimal 20 (dua puluh) orang pegawai yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;
 g. Photocopy  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  BPJS  Kesehatan atau
asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;
h. Surat   pernyataan   bahwa   seluruh   pengurus  dan  pegawai  tidak
merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;
i. Surat pernyataan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala
di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga
yang bersangkutan;
j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling
sedikit di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup:
1) nama program;
2) lokasi program;
3)  jumlah penerima manfaat;
4)  jumlah zakat yang disalurkan;
5) keluaran (output);
6)  hasil (outcome);
7)  manfaat(benefit);dan
8)  dampak(impact) program bagi penerima manfaat.
k. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak; sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.20.000.000.000,-
(dua puluh milyar rupiah) per tahun.


C. LAZ Berskala Kabupaten/Kota

Izin  pembentukan  LAZ  berskala  kabupaten/kota  diberikan  oleh kepala kantor wilayah setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
Izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota dapat diajukan oleh pimpinan  organisasi  kemasyarakatan  Islam  berskala  kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
Permohonan   izin   pembentukan   LAZ   berskala   kabupaten/kota diajukan   secara   tertulis   kepada   kepala   kantor   wilayah   dengan melampirkan:
a. Rekomendasi BAZNAS;
b. Anggaran dasar organisasi;
c. Surat  keterangan  terdaftar dari organisasi/satuan  kerja perangkat
daerah pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan  urusan  pemerintah  provinsi  di  bidang  kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat
keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
d. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua
dan 1 (satu) anggota;
e. Surat  pernyataan  sebagai  pengawas  syari'at  di  atas  meterai  yang
ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;
f. Daftar pegawai   yang   melaksanakan tugas di bidang   teknis
(penghimpunan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan),  administratif, dan keuangan, dengan jumlah minimal 8 (delapan) orang pegawai yang dilegalisir pimpinan   organisasi   kemasyarakatan   Islam   berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;
g. Photocopy  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  BPJS  Kesehatan  atau
asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;
h. Surat   pernyataan   bahwa   seluruh   pengurus   dan   pegawai   tidak
merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;
i. Surat pernyataan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala
di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga
yang bersangkutan;
j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling
sedikit di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup:
1) nama program;
2) lokasi program;
3) jumlah penerima manfaat;
4) jumlah zakat yang disalurkan;
5) keluaran (output);
6) hasil (outcome);
7) man faat(benefit);dan
8) dampak(impact) program bagi penerima manfaat.

k. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah) per tahun.


BAB IV
VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN LAPANGAN

Pemberian  izin  pembetukan  LAZ  dikeluarkan  setelah  dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan yang dilakukan oleh:
a.  Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam yang menangani zakat
untuk LAZ berskala nasional dan LAZ berskala provinsi;
b.  Kantor wilayah kementerian agama provinsi yang menangani zakat untuk
LAZ berskala kabupaten/kota.


BAB V
PENETAPAN PEMBERIAN IZIN

Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ dan atau perpanjangan izin LAZ.
 Apabila   permohonan  pembentukan   LAZ  memenuhi  persyaratan
setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan, Menteri,
Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin pembentukan LAZ.
Dalam   hal   permohonan   pembentukan   LAZ   tidak   memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan, Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah dapat menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.


BAB VI
JANGKA WAKTU PERIZINAN

Izin pembentukan LAZ berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
Perpanjangan izin LAZ diberikan oleh Menteri untuk LAZ berskala Nasional, Direktur Jenderal untuk LAZ berskala provinsi dan Kepala Kantor Wilayah untuk LAZ berskala kabupaten/kota.
Perpanjangan   izin   dapat   dilakukan   dengan   mengajukan   surat permohonan perpanjangan izin LAZ kepada Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin LAZ berakhir dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a.   Photocopy izin LAZ yang masih berlaku;
b.  Rekomendasi BAZNAS;
c.  Resume laporan pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian,   dan
pendayagunaan)  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  selama 5 (lima)
tahun;
d.  Laporan hasil audit keuangan dari akuntan publik, 2 (dua) tahun terakhir;
e.  Laporan hasil audit syariah, 2 (dua) tahun terakhir;
f. Perubahan akte notaries (jika terjadi perubahan).
Penetapan izin perpanjangan LAZ dilakukan setelah
mempertimbangkan  hasil  verifikasi  administrasi  dan  lapangan  terhadap permohonan izin perpanjangan LAZ.



BAB VII
PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ


A. Perwakilan LAZ Berskala Nasional

LAZ berskala nasional dapat membuka 1 (satu)  perwakilan pada setiap provinsi, setelah mendapat izin pembukaan perwakilan LAZ dari Kepala Kantor Wilayah.

Izin pembukaan perwakilan LAZ   dilakukan   dengan mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  dengan melampirkan:
a. Izin pembentukan LAZ dari Menteri;
b. Rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
c. Data muzaki dan mustahik di provinsi yang bersangkutan;
d. Data dan alamat kantor perwakilan;
e. Surat pengangkatan pengurus perwakilan LAZ provinsi;
f. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan
umat paling sedikit di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup:
1) nama program;
2) lokasi program;
3)jumlah penerima manfaat;
4)jumlah zakat yang disalurkan;
5) keluaran (output);
6) hasil (outcome);
7) manfaat (benefit);dan
8) dampak (impact) program bagi penerima manfaat.


B.  Perwakilan LAZ Berskala Provinsi

LAZ  berskala  provinsi  dapat  membuka 1 (satu)  perwakilan  pada setiap kabupaten/kota setelah mendapat izin pembukaan perwakilan LAZ, dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
Izin  pembukaan  perwakilan  LAZ  dilakukan  dengan  mengajukan permohonan tertulis kepada   kepala   kantor   kementerian   agama kabupaten/kota dengan melampirkan:
a.  Izin pembentukan LAZ dari Direktur Jenderal;
b.  Rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota;
c.  Data muzaki dan mustahik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
d.  Data dan alamat kantor perwakilan;
e.  Surat pengangkatan pengurus perwakilan LAZ kabupaten/kota;
f. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat bagi
kesejahteraan  umat  paling  sedikit  di 3 (tiga)   kecamatan  yang
mencakup:
1) nama program;
2) lokasi program;
3) jumlah penerima manfaat;
4) jumlah zakat yang disalurkan;
5) keluaran (output);
6) hasil (outcome);
7) manfaat (benefit);dan
8) dampak (impact) program bagi penerima manfaat.



BAB VIII
PENETAPAN PEMBUKAAN PERWAKILAN LAZ

Kepala   Kantor  Wilayah   atau  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah  memenuhi  persyaratan  setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan.
Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.
Proses penyelesaian pemberian izin LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan tertulis diterima dan dinyatakan lengkap.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Lebih baru Lebih lama