POLITIK KOLONIAL BELANDA TERHADAP ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH (Studi pemikiran Snouck Hurgronye)

 



POLITIK KOLONIAL BELANDA TERHADAP ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

 (Studi pemikiran Snouck Hurgronye)

 

 Effendi

 

Abstrak

Telah banyak kajian yang membahas politik kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia, tetapi masih sedikit yang membahas tentang pemikiran arsiteknya. Diantara arsiteknya yang cukup terkenal dan sangat disegani dan diperhitungkan pada masanya adalah Dr. Snouck Hurgronye. Sebelum kedatangan Snouck di Indonesia, kebijaksanaan-kebijaksanaan Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia tidaklah memiliki arah yang jelas. Hal ini disebabkan miskinnya pengetahuan



Kolonial Belanda tentang Islam dan Indonesia, atau mungkin “buta” sama sekali. Pada masa itu kebijaksanaan Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia, secara tradisional dibentuk oleh kombinasi yang kontradiktif antara ketakutan dan pengharapan yang berlebih-lebihan. Kegagalan kebijaksanaan Belanda sebelum kedatangan Snouck disebabkan oleh tempat berpijaknya atau landasannya yang lemah, yakni tidak menggunakan fakta-fakta yang obyektif. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka cukup signifikan untuk mengkaji pemikirannya dalam dalam memformulasikan politik kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia.

 

Kata Kunci : Politik, Kolonial Belanda, Islam

 

Pendahuluan

Islam di Indonesia, sejak kedatangannya sudah memainkan peranan politik dan ideologis yang sangat penting dan menentukan bagi jalannya sejarah Indonesia. Pentingnya arti politik Islam di Indonesia, sebagian besar berakar pada kenyataan bahwa di dalam Islam batas antara agama dan politik sangatlah tipis. Islam adalah sebagai Way of Life dan agama; dan meskipun di Indonesia proses pengislaman merupakan suatu proses setahap demi setahap, namun

 

 Dosen Fakultas Ushuluddin, Prodi Pemikiran Politik Islam.

kandungan politik yang ada di dalamnya sudah terasa sejak awal perkembangannya.[1]

 

Berkembangnya agama Islam di kepulauan Nusantara berlangsung selama beberapa abad, hal ini merupakan suatu proses yang terus-menerus hingga sekarang belum selesai. Rupanya sudah sejak awal abad ke-13 berdiri suatu kerajaan Islam di pintu gerbang Indonesia utara pulau Sumatera. Lalu menyusul dinasti-dinasti yang memerintah pulau tersebut memeluk agama Islam, di antaranya Aceh yang memainkan peranan penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Sekitar permulaan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka yang merupakan pusat rute perdagangan Asia Tenggara. Dari sini Islam melebarkan sayapnya ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, sehingga sampai permulaan abad ke-17, secara geografis Islam telah menguasai sebagian besar kepulauan Indonesia.

 

Oleh H.J. Benda dianggap bahwa kemenangan Islam ini luar biasa, sebab pembawa agama Islam ke Indonesia bukanlah para penakluk yang menyebarkan Islam dengan kekerasan seperti di bagian dunia lainnya, melainkan para pedagang muslim dari India yang bersemangat damai. Mereka datang ke Indonesia karena tertarik oleh perdagangan rempah-rempah di Indonesia yang banyak memberikan keuntungan. Dimulai dengan membentuk koloni-koloni dagang Islam di daerah hulu sungai dan kota-kota pesisir kepulauan Indonesia, lalu berkembang menjadi vassal-vasal Islam yang seringkali terkenal karena kekayaan dan semangat dakwahnya yang tinggi. Hal inilah yang kemudian mendorong para aristokrat Indonesia tertarik kepada Islam. Bagi golongan ini, memeluk agama Islam menjadi menarik secara ekonomis dan menguntungkan secara politis. Ini berarti bahwa menganut Islam merupakan senjata bagi mereka untuk menghadapi musuh baik dari luar maupun dari dalam.[2]

 

Dengan demikian, gelombang pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, bukan saja mampu memasuki pola sosial Indonesia, namun lebih dari itu Islam mampu memainkan peranan politik yang penting dan menentukan di Indonesia. Gelombang itu datangnya terutama dari pusat-pusat Islam yang secara cepat dan potensial menjadi basis anti penjajah.

 

Masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, menghadapi kenyataan bahwa Islam telah menjadi kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Meskipun masuknya Islam tidak dengan sendirinya mempersatukan perlawanan orang Indonesia terhadap bangsa-bangsa Barat, kebanyakan perlawanan yang dijumpai menggumpal sekitar umat Islam. Dalam sejarah penjajahan di Indonesia, ideologi Islam memang merupakan kekuatan sosial yang besar sekali dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Baik perang besar seperti Perang Paderi dan Perang Aceh, maupun pemberontakanpemberontakan petani seperti peristiwa Cilegon dan Cimareme, kesemuanya dipimpin oleh pemuka Islam dan dijiwai oleh ideologi

Islam.[3]

 

Walaupun orang Islam Indonesia kepercayaannya masih banyak bercampur dengan kepercayaan Animisme, Hindu dan Budha, mereka tetap menganggap bahwa agamanya merupakan alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain. Dalam kenyataannya memang Islam di Indonesia berfungsi sebagai titik pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadap pemerintah Kristen dan asing.[4] Maka dari itu tidak mengherankan apabila seorang Belanda yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Dr. Dowes Dekker pernah berkata: “Kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari bumi

Indonesia.”[5]

 

Mengenal Snouck Hurgronye sebagai Peletak Dasar Politik Kolonial Belanda

Sampai akhir abad ke-19 Belanda telah kaya dengan pengalaman pahit dalam menghadapi kekuatan Islam di Indonesia. Sejak kedatangannya pada akhir abad ke-16 di Indonesia, Belanda senantiasa menghadapi kenyataan bahwa Islam selalu menjadi penghalang cita-citanya. Hal ini tidak mengherankan, sebab sebagian besar penduduk daerah yang dijajahnya di kepulauan Indonesia ini beragama Islam, motif aneka perlawanan terhadapnya, bagaimana pun jarang terlepas dari kaitan ajaran agama ini. Sejarah telah membuktikan selama abad ke-19 saja, Kolonial Belanda cukup sibuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang kebanyakan dilancarkan sebagai “perang sabil” atas nama Islam. Tercatat pemberontakan-pemberontakan yang terkenal pada abad ini antara lain, Perang Paderi (1821-1837) di Sumatera Barat, Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah dan yang terlama adalah

Perang Aceh dari tahun 1871-1912.[6]

 

Pemberontakan-pemberontakan tersebut cukup membahayakan dan sempat mengancam kelangsungan hidup penjajahan Belanda di Indonesia, di samping tidak kecil kerugian-kerugian yang diderita Belanda karenanya. Maka dari itu wajarlah apabila Belanda yang menginginkan kelestarian penjajahannya berusaha sekuat tenaga menjinakkan dan sekaligus melumpuhkan Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat membahayakan penjajahannya di negara tersebut.

 

Sejalan dengan usahanya untuk menguasai medan jajahan itulah, Islam dipelajari secara ilmiah di negeri Belanda. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya pendidikan “Indologie” untuk mengenal lebih jauh seluk-beluk pribumi Indonesia. Melalui usaha tersebut diharapkan bisa dihasilkan pegawai-pegawai yang cakap dalam mengurus dan mengendalikan administrasi pemerintah jajahannya di Indonesia. Kebijaksanaan Kolonial Belanda dalam menangani masalah Islam ini, sering disebut dengan istilah “Islam Politiek”, yakni kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah-masalah Islam di Indonesia. Untuk ini Christian Snouck

Hurgronje dipandang sebagai peletak dasarnya.[7]

 

C.S. Hurgronje adalah anak seorang Pastur Gereja Gereformeerd (Calvinist), ia lahir pada tanggal 8 Februari 1857. Pada usia 18 tahun ia masuk Fakultas Theologi Leiden. Setelah lulus kandidat examen, kemudian ia pindah ke Fakultas Sastra jurusan Arab. Setelah berhasil meraih gelar Doktor dalam bidang Sastra Semit (1880) ia menjadi dosen di Leiden, dalam Institut yang mempersiapkan pegawaipegawai Belanda untuk Indonesia (Indologie). Jabatan tersebut dipegangnya sampai tahun 1887. Selama itu pula ia menyelidiki Fiqih

(Hukum Islam), biografi Nabi Muhammad SAW dan Sejarah Islam.[8] Pada tahun 1889, Snouck pergi ke Indonesia dengan tugas meneliti suku Aceh, bahkan terus menetap di Jakarta untuk meneliti masalah Islam di Jawa. Kemudian pada tanggal 15 Maret 1891 ia diangkat menjadi penasehat bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam, hingga tanggal 11 Januari 1899 ia menjabat sebagai penasehat urusan

Arab dan pribumi.[9]

 

Sebelum kedatangan Snouck di Indonesia, kebijaksanaankebijaksanaan Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia tidaklah memiliki arah yang jelas. Hal ini disebabkan miskinnya pengetahuan Kolonial Belanda tentang Islam dan Indonesia, atau mungkin “buta” sama sekali. Pada masa itu kebijaksanaan Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia, secara tradisional dibentuk oleh kombinasi yang kontradiktif antara ketakutan dan pengharapan yang berlebihlebihan.[10]

 

Di satu pihak pemerintah Kolonial Belanda sangat takut terhadap muslim fanatik yang mempunyai hubungan dengan dunia internasional, termasuk bahaya permintaan bantuan kepada negara Islam di luar negeri. Rejim Belanda di Indonesia sangat takut terhadap sesuatu yang berbau Pan Islamisme. Islam dibayangkannya sebagai sebuah agama yang diorganisir secara rapi; di dalam banyak hal dianggap serupa dengan agama Katholik Roma yang memiliki susunan kebiaraan hirarchis yang bersekutu dengan Sultan Turki. Akibatnya, Islam di mata penjajah Belanda nampak sebagai musuh yang menakutkan, maka tidak mengherankan apabila pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu bertindak sangat membatasi ruang gerak umat Islam di Indonesia; terutama dalam hal pergi haji ke Makkah yang dianggapnya sebagai biang keladi yang menimbulkan agitasi dan pemberontakan di Indonesia.[11]

 

Di lain pihak, Kolonial Belanda terlalu besar harapannya untuk menghilangkan pengaruh Islam secara cepat melalui proses Kristenisasi, sebab dalam anggapannya agama Kristen lebih unggul dari agama Islam; di samping banyaknya orang Islam Indonesia yang bersifat sinkretis, dianggapnya akan mudah untuk di-Kristen-kan, maka pemerintah Kolonial Belanda pun berupaya untuk menyukseskan kerja para Missionaris Kristen di Indonesia dengan jalan memberi subsidi dan kemudahan-kemudahan beroperasi. Karena seperti diketahui, pemerintah Belanda pada waktu itu sedang berada dalam tekanan partai-partai agama di parlemen. Mereka menuntut supaya Hindia Belanda dibuka untuk kegiatan missi baik Roma Katholik maupun Protestan untuk sama-sama beroperasi di

Indonesia.[12]

 

Ternyata kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibentuk oleh kombinasi yang kontradiktif tersebut, tidak membawa hasil yang menggembirakan bagi Kolonial Belanda. Tindakan pembatasannya terhadap ruang gerak umat Islam, menurut H.J. Benda: Tidak membawa hasil yang produktif. Meskipun pemberontakanpemberontakan besar di bawah panji Islam dapat dihentikan, akan tetapi frekuensi pemberontakan petani di bawah komando pemimpin Islam setempat meningkat. Walaupun missionaris-missionaris Kristen mendapat dukungan-dukungan dana dan kemudahan-kemudahan dari pemerintah, agama Kristen hanya mampu meluaskan dirinya secara lambat, itu pun hanyalah di kalangan orang-orang Indonesia yang tinggal di daerah-daerah yang belum tersentuh agama Islam.[13]

Kegagalan kebijaksanaan Belanda sebelum kedatangan Snouck tersebut disebabkan oleh tempat berpijaknya atau landasannya yang lemah, yakni tidak menggunakan fakta-fakta yang obyektif.

 

Formulasi Pemikiran Snouck Hurgronye tentang Politik Kolonial

Belanda terhadap Islam di Indonesia

Lain halnya setelah kehadiran Snouck Hurgronje, kebijaksanaan-kebijaksanan politik Belanda terhadap Islam di Indonesia mulai didasarkan pada landasan ilmiah yang mengutamakan fakta-fakta obyektif. Snouck memang merupakan negarawan Belanda yang benar-benar besar dan ahli mengenai masalah penjajahan. Pengetahuannya yang mendalam tentang Islam di Indonesia, telah mendorong pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1889 mengangkatnya menjadi penasehat pada sebuah kantor pemerintah yang menangani masalah-masalah Arab dan pribumi.[14] Berkat pengalamannya di Timur Tengah dan Aceh, sarjana sastra Semit yang mempunyai andil besar dalam penyelesaian Perang Aceh ini telah berhasil menemukan suatu pola dasar bagi kebijaksanaan terhadap Islam di Indonesia.

 

Analisanya tentang Islam di Indonesia, telah membuat Snouck mampu memformulasikan Politik Islamnya. Agaknya dengan menampilkan Politik Islamnya, ia berhasil dalam seni memahami dan menguasai penduduk yang sebagian besar muslim itu. Dialah “arsitek” keberhasilan Politik Islam yang paling “legendaris” yang telah melengkapi pengetahuan Belanda tentang Islam, terutama di bidang sosial dan politik. Kehadirannya betul-betul telah membuka lembaran baru bagi sejarah penjajahan Belanda dalam menghadapi Islam di

Indonesia.[15]

 

Sarjana orientalis ini telah melawan ketakutan Belanda terhadap Islam baik di tingkat internasional maupun lokal; di samping tidak membenarkan harapan yang berlebihan akan keberhasilan Kristenisasi terhadap umat Islam di Indonesia.[16] Diingatkannya, bahwa dalam Islam tidak dikenal lapisan kependetaan seperti dalam agama Kristen. Kemudian ditegaskannya pula bahwa para pemimpin agama – kyai dan ulama – di Indonesia tidaklah lebih sebagai anggota semacam jabatan keagamaan saja. Pan Islamisme yang dianggap begitu berbahaya, sebenarnya hanyalah suatu ide yang kabur dan bukan merupakan realitas politik yang dapat disamakan dengan khalifah. Pemerintah Turki sendiri telah lama menguburkan program Pan Islamisme di dalam museum barang-barang antic politiknya. Kemudian ditegaskannya juga bahwa para alim ulama di Indonesia tidak apriori bermusuhan dengan pemerintah kolonial. Juga orang yang dari naik haji tidak lantas dengan sendirinya menjadi orang yang fanatik dan pemberontak.

 

Namun begitu, Snouck tetap memperingatkan agar Islam baik sebagai kekuatan politik maupun religius jangan dipandang rendah. Di sini ia menolak harapan-harapan yang keliru dari teman-teman senegerinya (golongan agama), dengan menegaskan “kaum abangan”, walaupun ke-Islamannya tidak murni, tetap menganggap dan merasa bahwa dirinya benar-benar sebagai orang Islam yang taat menurut versi imannya. Oleh karena itu Snouck tidak membenarkan harapan yang terlalu optimis bahwa mereka itu akan dengan mudah di-Kristenkan. Bahkan lambat atau cepat proses Islamisasi mereka akan berjalan terus baik segi kualitas maupun kuantitasnya.[17]

 

Dalam pandangan Snouck, pada hakekatnya orang Islam Indonesia itu penuh damai. Namun dia tidak menutup mata terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Baginya, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Walaupun begitu ia tidak menganggap sepi terhadap kenyataan bahwa Islam seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuatan dan kekuasaan Kolonial Belanda.[18]

 

Di samping itu, Snouck juga berkeyakinan bahwa Islam, walaupun oleh penganutnya dipandang sebagai suatu keutuhan, sebenarnya terbagi atas tiga lapangan aktivitas: Keagamaan “murni” atau ibadat, kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu dia menyarankan kepada pemerintah Kolonial Hindia Belanda agar dalam menghadapi Islam, semestinya bersikap netral, sedang terhadap bidang kemasyarakatan, jika mungkin dibantu kelancarannya, tetapi terhadap Islam yang bernafaskan politik atau kenegaraan, pemerintah harus keras dan tegas, jangan sampai diberi kesempatan kemungkinan munculnya aspirasi politik yang bersumber dari agama, apalagi yang menganut panggilan Pan Islamisme.[19]

 

Ketiga formulasi tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa orang Islam baru besar bahayanya bagi pemerintah jajahan apabila mereka merasa kebebasan menjalankan agamanya terganggu. Orang Islam, apabila dilarang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan “ubudiyah”, mereka akan semakin fanatik mengerjakannya. Lebih berbahaya lagi apabila mereka itu terus mengasingkan diri dari masyarakat ramai dan mendirikan perkumpulan-perkumpulan dengan mengobarkan “perang sabil”, maka dari itu lebih baik mereka diberi kebebasan beribadah agar tidak tumbuh di hati mereka, bahwa mereka diperintah oleh bangsa yang beragama lain. Kemudian biarkan mereka menjalankan urusan kemasyarakatannya; seperti urusan perkawinan, warisan dan lain-lain. Dalam perkara ini biarkan mereka diurus oleh kepala-kepala mereka sendiri, agar mereka merasa undang-undang kemasyarakatannya dijalankan dan tidak tumbuh cita-cita kenegaraan menurut pemerintahan Islam. Kemudian hendaklah anak-anak orang Islam diberikan pendidikan Barat yang dapat menjauhkan mereka dari agamanya, sampai terpenuhi harapan untuk menyatukan perasaan mereka dengan pemerintah, sehingga terbentuklah suatu “asosiasi” (persekutuan). Apabila negoisasi tersebut tercapai, maka diharapkan tidak ada lagi yang akan menyulitkan pemerintahan Kolonial Belanda dari kaum muslimin dan akan tercapailah hubungan yang erat antara pribumi dan penguasa Belanda.

 

Apabila urusan dalam sudah diatur seperti itu, tinggal lagi yang harus dijaga adalah supaya jangan ada perhubungan dengan kaum muslimin di luar negeri yang mungkin akan menimbulkan kembali semangat Pan Islamisme yang berbahaya itu. Lantaran itu Snouck menasehatkan: “Jaga supaya jangan ada pengaruh dari luar.”20

 

Politik yang dianjurkan Snouck tersebut adalah merupakan bagian dari pandangannya mengenai masa depan Indonesia. Dia ingin menciptakan masa depan Hindia Belanda yang modern dan maju. Karena itulah dia juga menginginkan adanya proses ke arah “Indonesianisasi”. Melalui gagasannya ini, penguasa Belanda di Indonesia didorong untuk memiliki rasa tanggung jawab moral dalam mengangkat harkat penduduk tanah jajahannya, baik melalui pendidikan Barat maupun melalui penyebarluasan kebudayaan Barat, sebab dia tidak menaruh kepercayaan kepada Islam sebagai kekuatan yang dapat membawa kepada kemajuan. Untuk melapangkan jalan ke arah terwujudnya cita-cita itu, sebaiknya kaum aristocrat harus diajak dan diikutsertakan dalam kehidupan sosial budaya Barat, sebab golongan ini dengan pemimpinnya dapat diharapkan akan mampu

                                                             

20 M. Natsir, Capita Selecta. (Bandung: NV.W. Van Hoeve, 1954), hal.

157-158

menjembatani jarak antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, sehingga pada akhirnya akan timbul budaya milik bersama.[20]

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa formulasi politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia mencakup tiga kebijaksanaan pokok yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama,  memecah-belah kekuatan Islam di Indonesia melalui politik “de vide et empera” dengan sikap netral terhadap agama.

Kedua, mengikis habis pengaruh Islam dengan memajukan kebudayaan Barat melalui pendidikan dan pengajaran, menuju terciptanya “asosiasi” dan “Indonesianisasi”.

Ketiga,  menumpas tegas munculnya doktrin dan pergerakan politik Islam, terutama yang dipengaruhi oleh ide-ide Pan Islamisme.

 

Pemikiran politik Islam Snouck Hurgronye Menggoyahkan

Sendi-sendi Penjajahan Belanda di Indonesia (analisa sejarah) Mengamati perjalanan sejarah politik Kolonial Belanda terhadap Islam yang telah digariskan oleh peletak dasarnya Snouck Hurgronje, setidaknya ada dua hal yang menarik. Pertama, munculnya tokoh Snouck menjadi seorang negarawan Kolonial Belanda yang paling “legendaries”; kedua, kenyataan yang dihasilkan oleh politiknya bertentangan dengan apa yang diharapkan. Dari sini kita dapat menarik suatu pelajaran seperti yang dikatakan oleh Prof. W.F. Wertheim ketika mengomentari hasil karya Dr. H.J. Benda, bahwa: “Apapun politik terhadap Islam yang dilancarkan oleh kekuasaan non Islam, hasilnya senantiasa berbeda dari apa yang ingin dikejar oleh kekuasaan tersebut.”;[21] walaupun sang penciptanya orang yang paling unggul ilmunya mengenai Islam dan paling lihai taktiknya dalam mengabdi penjajahan.

 

Seperti diketahui, Kolonial Belanda mempunyai cita-cita yang memiliki jangkauan jauh ke depan. Lewat politiknya yang digariskan oleh Snouck Hurgronje, Kolonial Belanda berharap akan dapat melenyapkan pengaruh Islam dari bumi Indonesia demi kejayaan dan kelanggengan penjajahannya atas Indonesia. Akan tetapi harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Ternyata politiknya terhadap Islam melahirkan kenyataan-kenyataan pahit baginya. Bukannya menghasilkan landasan yang kokoh buat melahirkan penjajahannya, melainkan berakibat buruk “senjata makan tuan”, sebab hasilnya justru menggoyahkan sendi-sendi penajajahannya sendiri di Indonesia, sehingga baru dua dasawarsa berjalan segera dihentikan, karena dianggap tidak relevan.

 

Selayaknya, ada yang perlu diperhatikan dalam kita memberi penilaian kepada hasil karya Snouck di Indonesia, yakni penilaian hanya akan bermakna apabila aspek-aspek positif dan negatifnya ditinjau dalam konteks jamannya. Seperti diketahui, Snouck dibesarkan dalam lingkungan cultural abad ke-19, jaman Liberalisme angkuh yang penuh dengan superioritas Barat. Tidak diragukan lagi, keyakinannya yang optimistik dan pandangannya yang “meremehkan” Islam, semuanya berakar pada pemikiran abad ke-19 yang sekuler. Konsep asosiasinya sendiri adalah produk tipikal pada masa itu dengan harapan idealistic yang penuh keyakinan untuk menjembatani jurang yang memisahkan antara Timur dan Barat,[22] sehingga dia tidak mampu melihat kemungkinan-kemungkinan terjadinya pertumbuhan dalam Islam.

 

Snouck terlalu meremehkan kemampuan Islam sebagai kekuatan yang dapat membawa kepada kemajuan. Politik pecah-belahnya terhadap Islam sebagai ajaran yang dijadikan sebagai landasan dan pangkal tolak bagi politik Kolonial Belanda secara keseluruhan adalah “dangkal” walaupun kelihatannya masuk akal. Islam sebagai agama yang lengkap dan universal tidak mudah untuk dapat dipecah-belah. Pemisahan antara agama dan politik dalam Islam yang dilakukan Snouck dapat dikatakan tidak realistis, sebab ternyata keberhasilannya hanyalah terbatas pada saat Islam sedang dalam kemundurannya.

 

Seperti terbukti kemudian, politik pecah-belahnya baik terhadap Islam sebagai ajaran maupun terhadap umatnya, walaupun dalam batas tertentu memperlihatkan hasilnya; seperti munculnya sekelompok orang Islam Indonesia yang menjadi “split personality” atau generasi baru Islam hasil didikan Barat yang terpecah kepribadian Islamnya adalah buah dari politik pecah-belah atau Splitsings Theorie terhadap Islam sebagai ajaran yang lengkap dan utuh. Terkotak-kotaknya umat Islam Indonesia kepada Islam abangan, santri dan priyayi; juga kepada modernis dan tradisionalis, merupakan hasil dari politik pecah-belah terhadap umat Islam. Akan tetapi semuanya itu tidak dapat menghambat tumbuhnya kesadaran nasional Indonesia yang kemudian menjadi boomerang bagi Kolonial Belanda. Tumbuhnya kesadaran tersebut sebagai akibat dari politik westernisasi dan munculnya renesans Islam di Indonesia karena mendapat rangsangan dan pengaruh dari kebangkitan Islam di luar negeri, khususnya Timur Tengah.

 

Kebangkitan Islam di Indonesia ditandai dengan bermunculannya organisasi-organisasi Islam pada awal abad ke-20, seperti antara lain: Syarekat Dagang Islam (SDI) yang berdiri tahun 1905, Muhammadiyah tahun 1912, Al-Irsyad tahun 1914, Persatuan Islam (PERSIS) tahun 1917, Nahdlotul Ulama (NU) tahun 1926 dan lainnya.[23] Organisasi-organisasi tersebut telah berupaya secara aktif menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan umat Islam Indonesia dalam rangka mengusir penjajah. Dengan demikian kebangkitan tersebut telah membawa dampak positif bagi perjuangan kaum muslimin di Indonesia; sebaliknya berakibat negatif bagi kepentingankepentingan Kolonial Belanda.

 

Seperti diketahui, sebagian besar dari organisasi Islam tersebut merupakan gerakan reformis Islam yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membendung gelombang westernisasi dan Kristenisasi yang dilakukan oleh Kolonial Belanda terhadap umat Islam di Indonesia, dengan jalan menolak penyerahan bulat-bulat kepada nilai-nilai dan norma-norma Barat; baik yang Kristen maupun yang sekuler.[24] Juga atas usaha merekalah Islam mulai diajarkan secara utuh untuk diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan termasuk politik, sesuai dengan tuntutan jaman. Akibatnya cita-cita Kolonial Belanda untuk melenyapkan pengaruh Islam di Indonesia menjadi sia-sia.

 

Demikian juga nasib politik westernisasinya yang diarahkan menuju tercapainya cita-cita asosiasi kebudayaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan pengajaran Barat, walaupun telah menghasilkan cukup banyak kader-kader Kolonial Belanda berupa para intelegensia sekuler yang walaupun beragama Islam tetapi hatinya jauh dari Islam, bahkan terkadang telah berani mencela Islam; akan tetapi sayang, akibat kurang keseriusan dari Kolonial Belanda sendiri untuk membina mereka lebih lanjut, akhirnya menjadi “senjata makan tuan”. Sebab pada akhirnya kaum intelegensia hasil didikan Barat tersebut menjadi lawan-lawan lantang yang menentang “status quo” kolonial dan menjadi juru bicara nasionalisme Indonesia yang anti Barat. Mereka menuntut tanggung jawab politik dan keikutsertaan dalam mengambil keputusan mengenai masa depan Indonesia bersama-sama intelek muslim alumni pesantren dan lulusan Timur Tengah yang telah bangkit kesadaran politiknya. Oleh karena merasa senasib sebagai bangsa yang dijajah, maka mereka bekerja sama bahumembahu menentang penjajahan Belanda atas Indonesia, tanah airnya. Dengan demikian, politik westernisasi Kolonial Belanda melalui pendidikan dan pengajaran Barat dapat dikatakan menemui kegagalan, sebab walaupun ramalan Snouck tentang daya tarik pendidikan Barat terbukti benar, akan tetapi harapan-harapannya bagi asosiasi kebudayaan, untuk sebagian besar mengecewakan.[25]

 

Akhirnya, mengenai politik keras dan tegasnya terhadap gerakan dan doktrin politik Islam pun dapat dikatakan tidak mengenai sasaran. Meskipun betul, dengan adanya tindakan keras dan tegas terhadap munculnya gerakan dan doktrin politik Islam telah dapat menciptakan suasana tenang dan aman bagi jalannya pemerintah Kolonial Belanda khususnya di Pulau Jawa; akan tetapi hal ini hanya sementara sifatnya. Fenomena sementara itu tercipta hanya saat Islam dalam keadaan lemah atau sedang dalam kemerosotannya. Apabila saat kesadarannya datang, fenomena yang sementara sifatnya itu akan hilang segera. Dalam hal ini Kolonial Belanda ternyata tidak mampu membendung berkembangnya kesadaran di kalangan umat Islam Indonesia, baik akibat mendapat rangsangan dari luar maupun akibat pergumulan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh umat Islam Indonesia itu sendiri.

 

Dapat dikatakan, Kolonial Belanda “kecele” (kecewa) dalam menilai gerakan Islam yang tidak bergerak di bidang politik semacam Muhammadiyah umpamanya. Sikap kolonial yang lunak terhadap Muhammadiyah dan beberapa organisasi non politik lainnya yang dianggap tidak berbahaya bagi kolonial adalah keliru besar, memang organisasi Muhammadiyah tidak menjalankan politik praktis yang dapat mengancam keamanan, akan tetapi hampir semua aktivitasnya dapat mendorong ke arah tumbuhnya kesadaran berpolitik umat Islam Indonesia. Padahal dengan tumbuhnya kesadaran di kalangan umat Islam, berarti ancaman bagi eksistensi penjajahan Belanda di Indonesia.

 

Nampaknya Kolonial Belanda dengan sikapnya itu adalah akibat terlena oleh adanya “modus vivendi” antara kolonial dengan para pemimpin Islam. Di mana akibat diberikannya kebebasan menjalankan “agama”, terutama bebasnya menunaikan ibadah haji ke Makkah telah mendapat imbalan dari banyak kyai dan ulama di Jawa untuk menerima dan tidak menentang pemerintahan orang-orang kafir Belanda.[26] Inilah agaknya yang membuat penguasa Belanda di Indonesia menjadi “buta” terhadap kemungkinan timbulnya bahaya terbukanya komunikasi dengan pusat Islam di Timur Tengah melalui ibadah haji ke Makkah. Dalam kaitan ini, memang Snouck telah berusaha menghancurkan mitos bahwa ibadah haji ke Makkah dapat mengubah ribuan jama’ah haji yang damai menjadi fanatik dan pemberontak.[27]

 

Sebagian besar para haji memang tidak terkena pengaruh fanatik di Makkah. Akan tetapi bagaimana pun kebebasan melaksanakan ibadah haji berarti membuka jalan kepada umat Islam Indonesia untuk menerima pengaruh luar. Pengaruh luar itulah yang kemudian menjadi penggerak tumbuhnya kesadaran dan kebangkitan di kalangan umat Islam Indonesia yang akhirnya mengancam sendi-sendi penjajahan Belanda itu sendiri; sebab adalah tidak mungkin aparat-aparat pemerintah kolonial akan mampu mengawasi secara keseluruhan gerak-gerik jama’ah haji Indonesia di Makkah untuk terhindar dari pengaruh luar, bagaimana pun ketat dan telitinya pengawasan terhadap mereka. Dengan demikian, berarti usaha untuk memberlakukan tindakan keras dan tegas terhadap munculnya gerakan dan doktrin politik Islam menjadi tidak lagi efektif dan berdaya-guna dalam membendung arus kebangkitan Islam pada awal abad ke-20 yang notabene akibat pengaruh dari Timur Tengah.

Dari uraian-uraian di atas apabila kita analisa, ada beberapa faktor yang menyebabkan politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia melahirkan kenyataan-kenyataan yang berbeda dari harapan-harapannya semula, yakni:

 

Pertama: Pendekatan empiris yang dilakukan Snouck terhadap Islam tidak lengkap dan menyeluruh. Penelitiannya terhadap Islam hanya terbatas pada unsur-unsur Islam yang lahir pada masa Islam sedang dalam kemunduran dan kenyataan-kenyataan yang berkembang di kalangan umat Islam yang terbelakang. Hal inilah yang menimbulkan dangkalnya penilaian Snouck atas kemampuan Islam. Lebih-lebih lingkungan dan jamannya yang angkuh mendorong pula bagi sikapnya untuk meremehkan kemampuan Islam sebagai kekuatan yang dapat membawa kepada kemajuan. Snouck memang tidak pernah menyelidiki “jaman keemasan Islam” ataupun “jaman renesans Islam” yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qoyim alJauziyah pada abad 8 H (14 M) yang dilanjutkan oleh tokoh-tokoh pembaharu lainnya. Andaikata Snouck menyelidikinya maka besar kemungkinan penilaiannya terhadap Islam akan lain.

 

Kedua: Kolonial Belanda tidak menjalankan politik yang sudah digariskan oleh Snouck secara sungguh-sungguh. Memang tidak sedikit unsur-unsur pemerintah kolonial yang tidak sepakat dengan gagasan Snouck; terbukti dalam usaha merealisir cita-cita asosiasinya dia dapat dikatakan berjalan sendirian. Sebagaimana dikatakan Bousquet bahwa “pemerintah Kolonial Belanda tidak mau mempertimbangkan nasehat Snouck tentang penanaman perasaan asosiasi sebagai bagian dari politiknya terhadap Islam”. Dia menyesalkan biaya pada sekolah-sekolah pemerintah yang terlalu tinggi sehingga anak-anak pribumi amat sedikit yang dapat memasukinya,[28] sehingga peranannya diambil alih oleh lembagalembaga pendidikan pribumi. Padahal pendidikan dan pengajaran merupakan faktor penting bagi keberhasilan cita-cita asosiasi. Akibatnya sudah dapat diduga, suatu usaha yang dilakukan separoh hari akan menemui kegagalan.

 

Demikianlah nasib yang menimpa politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia; antara harapan dan kenyataan yang jauh berbeda. Memang harapan-harapan Kolonial Belanda terhadap politiknya dapat dikatakan terlampau berlebihan dibanding kerja yang telah diusahakannya. Sebagaimana pencetusnya yang juga merupakan seorang pemikir idealis menurut H.J. Benda, dia itu seorang idealis yang tidak sabaran.[29] Seperti pembaharu-pembaharu politik kolonial sejamannya yang tidak sabar ingin cepat mewujudkan cita-cita “asosiasi” dan “Indonesianisasi”, sehingga semangat tidak sabaran itu mendapat perlawanan gigih dari para Administrator Kolonial Belanda yang konservatif yang tidak rela membagi kekuasaannya demi suksesnya “Indonesianisasi”. Pendidikan Barat hanyalah langkah awal bagi terwujudnya cita-cita Kolonial Belanda yang ideal itu, dia harus disusul oleh pemberian bagian dalam masalah-masalah politik dan administratif tanah jajahan kepada para ahli waris Indonesia yang berpendidikan Barat. Kalau tidak, akibatnya akan menjauhkan citacita dari jangkauan, bahkan menjadi senjata makan tuan. Ternyata demikian adanya.

 

Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis tarik dari studi mengenai politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Adapun kesimpulan-kesimpulan itu adalah sebagai berikut:

1.               Politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia sejak semula diarahkan untuk melenyapkan pengaruh Islam dari bumi Indonesia, namun terhalang oleh Islam yang sejak awal perkembangannya sudah menjadi penghalang paling militant bagi kekuatan-kekuatan asing yang ingin menjajah dan menguasai Indonesia. Untuk itu, Belanda perlu menguasai seluk-beluk mengenai Islam (khususnya di Indonesia) agar dapat dengan mudah merumuskan politik yang tepat dalam menghadapi kekuatan Islam di Indonesia; maka dicetaklah sarjana-sarjana politikus yang ahli tentang Islam; di antaranya adalah Dr. C. Snouck Hurgronje.

2.               Kedatangan Snouck ke Indonesia telah mengukir lembaran baru bagi sejarah Kolonial Belanda dengan konsepnya yang terkenal “Splitsings Theorie”, suatu politik pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Keutuhan ajaran Islam dipecah-belah kepada tiga kategori yang masing-masing dihadapi secara ilmiah dan terencana untuk dilumpuhkan. Semua itu diarahkan untuk melenyapkan pengaruh Islam dari bumi Indonesia dan di atas kekalahan Islam itu akan dibangun Hindia Belanda modern dan maju di bawah naungan kerajaan Belanda (Pax Neerlandica).

3.               Akan tetapi ternyata cita-cita yang muluk itu tinggal cita-cita, tanpa dapat terwujud dalam realitas, sebab dalam pelaksanaannya politik yang telah digariskan oleh Snouck itu banyak menemui rintangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Rintangan yang datang dari dalam antara lain adalah kurangnya kesungguhan pemerintah Kolonial Belanda dalam melaksanakan politik yang sudah digariskan oleh Snouck Hurgronje, sehingga menjadi senjata makan tuan. Adapun rintangan yang datang dari luar adalah munculnya kesadaran di kalangan umat Islam Indonesia. Kesadaran yang lahir karena adanya rangsangan dan pengaruh dari politik yang dijalankan oleh Kolonial Belanda itu sendiri, maupun mendapat pengaruh dari kebangkitan Islam di luar negeri.

4.               Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis akan menyampaikan sedikit saran kepada siapa saja yang mempunyai minat kepada studi sejarah. Sejarah mengenai politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia cukup penting untuk diperdalam dan dikembangkan lebih lanjut. Penulis menghimbau kepada para cendikiawan muslim, khususnya kepada para sejarawannya agar meningkatkan secara sungguh-sungguh mengenai Sejarah Islam di Indonesia. Dalam hal ini, sejarah politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia merupakan bagian dari Sejarah Islam secara keseluruhan.

 

Adalah suatu keharusan bagi sejarawan muslim untuk menulis sendiri Sejarah Islam di Indonesia, sebab kenyataan menunjukkan apabila Sejarah Islam ditulis oleh orang-orang non Islam keobyektifannya perlu dipertanyakan dan merupakan tugas para sejarawan muslimlah untuk meluruskannya.

 

Studi tentang politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia yang penulis lakukan ini masih jauh dari sempurna dan bukan merupakan usaha final; dia masih minta diteruskan dan diperdalam lagi aspek-aspeknya; minta digali nilai-nilai positifnya dan dicampakkan yang negatifnya. Kita harus belajar dari sejarah, khususnya dari sejarah Islam di Indonesia. Maksudnya agar Islam di negeri tercinta kita ini tidak lagi terjerumum ke dalam belenggu penjajahan, baik penjajahan yang bergaya klasik maupun penjajahan model baru, sebab penjajahan di jaman modern seperti sekarang ini tidak lagi menjajah secara fisik, tapi mengambil pola ideologis, yaitu menjajah ideologi Islam secara halus dan terencana dengan jalan memasukkan nilai-nilai kebudayaan Barat yang sekuler ke Indonesia, baik melalui media massa, film dan sebagainya. Semoga dengan mempelajari sejarah kita menjadi bijaksana dan waspada. Amien.

 

 

Daftar Pustaka

 

Abdullah, Taufik (ed.). Islam di Indonesia. Jakarta: Tintamas, 1974.

Ali, A. Mukti. Alam Fikiran Islam Moderen di Indonesia. Yogyakarta: Yayasan NIDA, 1971.

Amin, M. Masyhur. HOS Cokroaminoto dan Kebangunan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Kelompok Studi Batas Kota, 1978.

Benda, Harry J. Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Darban, A. Adaby (ed.). Snouck Hurgronje dan Islam di Indonesia. Yogyakarta: tp., tt.

Geert, Clifford. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.

 

Jainuri, A. Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Keduapuluh. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.

Kartodirdjo, Sartono; Poesponegoro, Marwati Djoenoed; Notosusanto, Nugroho. Sejarah Nasional Indonesia, ed. Soejono, R.P. 6 jld. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.

Maarif, A. Syafii. Islam dan Masalah Kenegaraan. Kata Pengantar oleh Nurcholis Madjid. Jakarta: LP3ES, 1985.

Natsir, M. Capita Selecta. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES, 1982.

Steenbrink, Karel A. Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad 19. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Stoddart, L. Dunia Baru Islam. Terj. M. Muljadi Djojomartono, dkk. Jakarta, 1966.

Suminto, H. Aqib. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985.

Zuhri, Saifuddin. Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia. Cet. ke-3. Bandung: Al-Ma’arif, 1981.



[1] H.J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae.

Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 32

[2] Ibid., hal. 27-28

[3] Sartono Kartodirdjo; Marwati Djoenoed Poesponegoro; Nugroho

Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, ed. Soejono, R.P. Jilid 5. Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hal. 75

[4] H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 12

[5] A. Adaby Darban, “Snouck Hurgronje: Antara Ilmuwan dan Arsitek Pelumpuh Islam”, dalam Snouck Hurgronje dan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: tp. tt.), hal. 47

[6] A. Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 53

[7] H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985,

hal. 2

[8] H.M. Rosjidi, “Snouck Hurgronje Seorang Pelopor dalam Mempelajari Islam”, dalam A. Adaby Darban, Snouck Hurgronje dan Islam di Indonesia.

Yogyakarta: tp., tt. hal. 1

[9] H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 116

[10] H. J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae.

Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 38

[11] Ibid., hal. 39

[12] A. Jainuri, Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal

Abad Keduapuluh. Surabaya: Bina Ilmu, 1981, hal. 19

[13] H.J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae.

Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 39

[14] Ibid., hal. 40

[15] H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985,

hal. 2

[16] H.J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae.

Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 41

[17] A. Jainuri, Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal

Abad Keduapuluh. Surabaya: Bina Ilmu, 1981, hal. 20

[18] H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 11

[19] Taufik Abdullah, “Snouck Hurgronje Memberikan Satu-satunya

Formulasi tentang Politik Islam”, dalam A. Adaby Darban, Snouck Hurgronje dan Islam di Indonesia. Yogyakarta: tp., tt. hal. 19

[20] Sartono Kartodirdjo; Marwati Djoenoed Poesponegoro; Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, ed. Soejono, R.P. Jilid 5. Jakarta: Balai

Pustaka, 1977, hal. 76

[21] H.J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae.

Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 345

[22] Ibid., hal. 49

[23] A. Mukti Ali, Alam Fikiran Islam Moderen di Indonesia. Yogyakarta:

Yayasan NIDA, 1971, hal. 5

[24] H.J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae.

Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 72

[25] H.J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae.

Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 60

[26] H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 51

[27] Ibid., hal. 94

[28] M. Natsir, Capita Selecta. Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 161

[29] H.J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae.

Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 57

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama